Google

PKS Success Story : Road To 2009 Headline Animator

Sunday, December 16, 2007

Aturan Jilbab TNI Ditagih Ketua MPR

Aturan Jilbab TNI Ditagih Ketua MPR

Jakarta, myRMnews. Dukungan terhadap prajurit TNI yang ingin mengenakan jilbab makin menguat. Setelah Jenderal Djoko Santoso (selaku calon Pang­lima TNI) memberi lampu hijau, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mendesak TNI untuk mewujudkannya dalam bentuk yang lebih konkret. “Seragam khusus dan aturan baru perlu disiapkan agar di tingkat lapangan segera ada sikap yang sama,” kata Hidayat di Jakarta kemarin.

Keberadaan anggota TNI berjilbab menurut Hidayat tak akan mengganggu profesionalisme. “Kalau dirujuk ke dalam UUD dan Perundang-undangan yang ada, tidak ada satu pun yang memosisikan TNI wanita dilarang berjilbab.”

Citra militer Indonesia juga akan semakin terdongkrak karena menghormati hak-hak asasi anggotanya. “Di Melbourne, Australia, saja di­perbolehkan berjibab. Intinya, profesionalitas seseorang tidak terganggu, karena dia menggunakan jilbab atau tidak.’’

Bekas Presien Partai Keadilan itu mencontohkan, prestasi atlet berjilbab Indonesia yang dikirim ke Sea Games dan meraih emas. Mereka tidak pernah terhalang oleh jilbab. “Menembak juga tidak terganggu, berlari maupun tugas lain juga tidak terhalangi.” .

Di Aceh, prajurit Korps Wanita Angkatan Darat telah mengenakan baju muslimah. Aturan pakaian wanita TNI di Aceh diatur dengan Surat Keputusan (SKEP) Panglima TNI No.346/X/2004 tertanggal 5 Oktober 2004.

Anggota wanita nonmuslim juga mengenakan jilbab untuk keseragaman. Politisi PKB Anisah Mahfudz menambahkan, TNI bisa membuktikan sebagai lembaga yang serius dan konsen dalam reformasi internal TNI jika memperbolehkan anggotanya mengenakan jilbab. “Ada kemajuan yang luar biasa, apalagi momentumnya tepat saat pergantian Panglima TNI yang baru.”

Meski begitu, menurut Anisah aturan itu sebaiknya dibuat secara fleksibel. “Jadi, bukan berarti harus semua memakai jilbab, namun bagi yang ingin difasilitasi oleh komandannya.”

Dihubungi terpisah, pengamat militer LIPI, Jalesvari Pramodhani, menilai jilbab bagi prajurit TNI adalah hak masing-masing individu. “Tidak perlu diatur secara khusus karena memang dalam konstitusi diperbolehkan.”

Penulis buku Polemik Bisnis Militer di Indonesia itu menambahkan, jilbab tidak membuat prestasi seseorang. “Tapi saya tidak setuju kalau semua wanita TNI diwajibkan berjilbab, biarkan saja memilih sesuai panggilan nuraninya.”

Politisi PDI Perjuangan, Permadi, punya pandangan berbeda. “Jilbab tidak mendesak, yang jauh lebih penting adalah peningkatan profesionalisme.” Politisi yang juga paranormal itu justru menagih komitmen calon panglima baru untuk menaikkan standar kesejahteraan prajurit. “Termasuk bagi Kowad, Kowal dan Wara harus ada insentif khusus.” rm

No comments: