Google

PKS Success Story : Road To 2009 Headline Animator

Friday, December 21, 2007

Golkar Minta Patuhi MA, PDIP Protes

Golkar Minta Patuhi MA, PDIP Protes



JAKARTA -- Wapres Jusuf Kalla mengimbau masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menjatuhkan putusan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menggelar pemilihan ulang di empat kabupaten. Putusan itu dinilainya sebagai bagian dari proses hukum.

''Kita kan negara hukum, jalankan aturan itu dengan baik, tenang, apa pun yang telah diputuskan,'' kata Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini di Jakarta, Kamis (20/12). Menurutnya, gugatan yang diajukan Amin Syam-Mansyur Ramly (didukung Partai Golkar) sudah sesuai aturan yang berlaku. ''Ini proses yang sah dari UU. Karena itu sebagai bangsa, kita semua harus menjalankan keputusan MA.''

KPUD Sulsel dalam pilkada 5 November lalu menetapkan raihan suara pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu`mang (didukung PDIP) 1.432.572 suara (39,52 persen). Sedangkan pasangan Amin Syam-Mansyur Ramly kalah di urutan kedua dengan 1.404.910 suara (38,76 persen). Sementara, dalam sidang sengketa pilkada Sulsel, Rabu (19/12), MA memenangkan permohonan gugatan pasangan calon Amin Syam-Mansyur Ramly. Majelis yang diketuai Paulus Effendi Lotulung menyatakan pemilu di empat kabupaten di Sulsel, yakni Gowa, Bone, Bantaeng, dan Tana Toraja, harus diulang.

''Pelaksanaan pemilu ulang diserahkan ke KPUD,'' katanya, Rabu (19/12). Majelis hakim menilai pemilu di empat kabupaten itu bermasalah. Pilkada ulang dilakukan 3-6 bulan setelah keputusan sidang. Ketua KPUD Sulsel, Mappinawang, bakal mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA. ''Seharusnya MA cukup memutuskan pilkada di Sulsel dihitung ulang saja, bukan pilkada ulang,'' katanya, Rabu (19/12) malam.

Sementara, PDIP mendukung pengajuan PK atas putusan MA. ''PDIP akan meminta pasangan yang kami dukung mengajukan PK,'' kata Sekjen PDIP, Pramono Anung, Kamis (20/12). ''Keputusan MA itu menimbulkan tanda tanya besar, apakah tak ada intervensi politik terhadap persoalan yang seharusnya diselesaikan sesuai mekanisme yang dimiliki KPUD tingkat I dan II, dan juga MA,'' tambahnya.

Jika semua masalah pilkada diselesaikan dengan pemilihan ulang, dapat mengganggu demokrasi. ''Ini menjadi preseden buruk bagi daerah-daerah lain yang bermasalah dengan pilkada,'' katanya. Pakar hukum dari UGM, Denny Indrayana, menilai putusan MA aneh karena lembaga itu tak punya wewenang melakukan pemilihan ulang dalam sengketa pilkada. ''Ini rawan intervensi politik, juga rawan mafia peradilan.'' djo/ant/ann

No comments: