Google

PKS Success Story : Road To 2009 Headline Animator

Tuesday, December 18, 2007

PKS Masih Dipercaya Dalam Perjuangan Memberantas Korupsi

PKS Masih Dipercaya Dalam Perjuangan Memberantas Korupsi

Masyarakat Ingin Cukup Lima Partai
Penulis: Hillarius U Gani

JAKARTA--MEDIA: Masyarakat menghendaki jumlah partai poltik di Indonesia dibatasi cukup lima buah. Terlalu banyak partai akan memnyulitkan dan membingungkan konstituen dalam membedakan partai yang satu dengan lainnya.

Demikian salah satu poin penting hasil survei tentang partai politik bertajuk Multipartai Ekstrim atau Multipartai Sederhana yang dilakukan lembaga survei Indo Barometer yang disampaikan kepada pers di Jakarta, Selasa (18/12).

Survei yang melibatkan 1.200 responden dari 33 provinsi dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin error sekitar 3% itu, dilakukan selama 11 hari mulai 26 November hingga 7 Desember 2007.

Menjawab pertanyaan tentang jumlah ideal partai politik di Indonesa, sebanyak 24,0% responden mengatakan lima partai, 21,6% menginginkan 3 partai, 18,3% menghendaki 10 partai, 30,8 menjawab lainnya, dan 5,3% menyatakan tidak tahu.

Keinginan masyarakat tersebut dilatari sejumlah alasan, antara lain, bila terlalu banyak partai akan sulit membedakan partai yang satu dengan lainnya. Juga, sulit membedakan nama satu partai dengan partai lain, sulit membedakan tanda gambar setiap partai, sulit membedakan pimpinan satu partai dengan partai lain, sulit membedakan sikap politik masing-masing partai, dan sulit membedakan kebijakan ekonomi yang diperjuangkan setiap partai.

Untuk mengurangi jumlah partai di Indonesia, 68,2% responden menghendaki syarat mendirikan partai diperberat, 9,7 menginginkan syarat pendirian diperingan, dan 22,1% menjawab tidak tahu.

Sebanyak 46,9 responden menyatakan dengan persyaratan yang berat maka tidak semua orang bisa mendirikan partai politik. Sehingga yang eksis adalah partai-partai yang benar-benar mendapat dukungan luas masyarakat, bukan partai asal-asalan.

Sementara itu, 37,9% responden berpendapat lain. Mereka menyatakan persyaratan pendirian partai harus diperingan, karena mendirikan partai merupakan hak setiap warga negara yang tidak boleh dibatasi. Juga, karena partai politik yang ada saat ini belum merepresentasikan aspirasi rakyat secara menyeluruh.

Ketika persyaratan mendirikan partai dipadukan dengan persyaratan untuk mengikuti pemilu, 55,2% responden menyatakan syarat mendirikan partai baru diperberat, dan syarat untuk mengikuti pemilu harus lebih berat lagi.

Selanjutnya 11,5% menyatakan syarat mendirikan partai dibuat ringan tapi syarat untuk bisa mengikuti pemilu legislatif harus berat. Sementara itu, 5,2% menyatakan syarat mendirikan partai seharusnya dibuat ringan dan syarat mengikuti pemilu legislatif juga ringan. Sedangkan 28,2% responden menjawab tidak tahu.

Mengenai ketentuan electoral threshold (ET) sebesar 3% untuk mengikuti Pemilu 2009, 50,0% menyatakan setuju, 16,1% tidak setuju, dan 34,1% tidak tahu.

Mengenai syarat mengajukan calon presiden dan wakil presien, 52,9% menghendaki capres dan cawapres hanya bisa diajukan oleh partai atau gabungan partai yang meraih suara dalam jumlah tertentu dalam pemilu legislatif. Sebanyak 15,3% responden menginginkan semua partai peserta pemilu boleh mengajukan capres dan cawapres, dan 31,8% tidak tahu.

Ditanya tentang partai politik mana yang paling memperjuangkan kepentingan rakyat, 18,7% responden memilih PDIP, 15,4% Golkar, 8,8% PD, 5,8% PKS, 3,2% PKB, 6,1% Lainnya, 15,0% lainnya, dan 27,2% tidak tahu.

Partai paling antikorupsi, 8,8% menjawab PKS, 7,5% PDIP, 6,5% PD, 5,7% Golkar, 10,6% lainnya, 22,9% tidak ada, dan 38,2% tidak tahu.

Ketika ditanya, jika pemilu diadakan pada 7 Desember 2007, 25,3% responden memilih PDIP, 18,0% Golkar, 13,8% PD, 7,5% PKB, 5,2% PKS, 3,5% PPP, 3,4%PAN, 6,0% lainnya, dan 17,7% tidak menjawab.

Hadir dalam acara pemaparan hasil survei tersebut, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, kader PDIP Ganjar Pranowo, dan Ketua Umum PNBK Erros Djarot. (Hil/OL-03)

No comments: